Artikel

LGBTQ dalam Perspektif: Teguh dalam Akidah, Adil dalam Kemanusiaan

close up photo of lgbtq letters on a person s hands

Isu mengenai keterlibatan dan aspirasi kelompok LGBTQ+ dalam aksi Women’s March Jakarta yang digelar pada 7 November 2026 lalu di Jalan MH Thamrin/Monas, Jakarta Pusat, memicu perdebatan luas serta reaksi dari berbagai pihak.

Sebelumnya, seorang perwakilan komunitas LGBTQ+ menyampaikan orasi dan mengibarkan bendera pelangi dalam aksi tersebut. Dia menyatakan bahwa kelompok LGBTQ+ juga membayar pajak, lahir di Indonesia, dan berhak dihormati serta dilindungi sebagai warga negara. Dia juga mengklaim bahwa komunitas tersebut tidak melakukan tindak kejahatan seperti korupsi atau kekerasan, serta menilai bahwa korupsi di pemerintahan merupakan ancaman yang lebih besar bagi masyarakat.

Sesudah demo berakhir, terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Muncul juga kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk ormas keagamaan dan bahkan pemerintah. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i, misalnya, mengutuk keras aksi pasangan sesama jenis yang dipertontonkan di ruang publik tersebut. Ia menyatakan bahwa tindakan itu bertentangan dengan nilai agama, norma kesusilaan, dan Pancasila. Bahkan Wamenag berencana memperkuat insersi kurikulum pencegahan dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2025 yang menempatkan penyebaran perilaku LGBTQ+ sebagai ancaman nonmiliter.

Isu LGBTQ sejak dulu memang selalu menjadi salah satu persoalan yang paling menantang bagi umat Islam. Dan perdebatan itu semakin kompleks dalam dunia Islam kontemporer. Di satu sisi, terdapat ajaran agama yang berbicara mengenai moralitas seksual, perkawinan, dan kisah kaum Nabi Luth. Di sisi lain, terdapat manusia-manusia nyata yang mengidentifikasi dirinya sebagai lesbian, gay, biseksual, transgender, atau queer, yang juga memiliki perasaan, pengalaman hidup, hak atas keselamatan, dan martabat kemanusiaan.

Persoalannya menjadi lebih rumit ketika perbedaan pandangan keagamaan berubah menjadi kebencian, pengucilan, kekerasan, bahkan pembenaran terhadap tindakan diskriminatif.

Dalam konteks ini, Gerakan Ahmadiyah (Lahore) perlu mengembangkan pendekatan yang tidak boleh mengorbankan prinsip keagamaan, tetapi juga tidak kehilangan watak Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi akal, keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan.

Pemikiran Maulana Muhammad Ali (MMA), khususnya melalui The Holy Qur’an: English Translation and Commentary dan The Religion of Islam, dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk membangun pembahasan tersebut. Namun, penting ditegaskan sejak awal: pemikiran MMA lahir dalam konteks intelektual awal abad ke-20. Karena itu, kita tidak boleh begitu saja menganggapnya telah memberikan jawaban langsung terhadap seluruh persoalan identitas LGBTQ sebagaimana dipahami masyarakat sekarang.

Ada baiknya kita membedakan tiga hal: apa yang benar-benar dikatakan Al-Qur’an dan ditafsirkan MMA, bagaimana pengalaman hidup kelompok LGBTQ dipahami, serta bagaimana umat Islam seharusnya bersikap terhadap mereka.

Bagaimana Maulana Muhammad Ali memahami kisah kaum Nabi Luth?

Dalam Al-Qur’an, pembahasan mengenai kaum Nabi Luth terdapat di beberapa tempat, antara lain dalam QS Al-A’raf 7:80–84, QS Hud 11:77–83, QS Al-Hijr 15:57–77, QS Asy-Syu’ara 26:160–175, QS An-Naml 27:54–58, dan QS Al-Ankabut 29:28–35. Pembaca disarankan membaca ayat-ayat tersebut terlebih dulu untuk memahami narasi selanjutnya dalam tulisan ini.

Dalam menafsirkan QS Al-Ankabut 29:28-35, Maulana Muhammad Ali (MMA) menyatakan bahwa kisah kaum Nabi Luth tetap dipahami sebagai gambaran perilaku menyimpang yang mendapat kecaman moral dari Al-Qur’an. Dalam bukunya History of the Prophets, pada pembahasan mengenai Nabi Luth, MMA secara khusus juga mengutip QS Al-Ankabut 29:28–29 ini.

Ayat tersebut menyebutkan beberapa perbuatan kaum Nabi Luth, yakni mendatangi laki-laki dengan syahwat, melakukan perampokan di jalan, dan melakukan kemungkaran dalam pertemuan-pertemuan mereka. Artinya, dalam membaca kisah dalam ayat ini, MMA tidak hanya menyebut persoalan hubungan seksual, tetapi juga menempatkannya dalam rangkaian perilaku sosial yang merusak.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam perkara ini. Pertama, MMA tidak mengabaikan kecaman Al-Qur’an terhadap perilaku seksual kaum Nabi Luth. Meskipun Maulana Muhammad Ali menekankan aspek kekerasan dan kejahatan publik kaum Sodom, ia sendiri secara pribadi maupun teologis tidak pernah menghalalkan hubungan seksual sesama jenis dan tetap memandang perkawinan sah hanya antara laki-laki dan perempuan.

Kedua, kisah kaum Nabi Luth tidak boleh dipisahkan dari konteks sosial dan moral yang menyertainya. Al-Qur’an tidak menceritakan kaum tersebut hanya dalam satu potongan kalimat tentang ketertarikan seksual. Ada pula tindakan merampok, mengganggu orang yang datang ke wilayah mereka, dan melakukan kemungkaran secara terbuka.

Dengan demikian, pembacaan yang cermat harus mempertimbangkan keseluruhan rangkaian perilaku yang dikecam, bukan menjadikan kisah tersebut sebagai alat untuk memberikan cap negatif kepada setiap orang yang memiliki orientasi seksual berbeda.

Ketiga, kita harus membedakan antara tafsir terhadap suatu perbuatan dan penilaian terhadap martabat seseorang. Kecaman terhadap suatu perilaku tidak otomatis memberikan legitimasi untuk membenci, menghina, menyiksa, atau menghilangkan hak-hak kemanusiaan orang yang melakukannya.

Apakah LGBTQ sama dengan perilaku seksual kaum Nabi Luth?

LGBTQ merupakan istilah payung yang mencakup beberapa kelompok dengan persoalan dan pengalaman yang tidak selalu sama. Untuk memahami LGBTQ, kita perlu pahami bersama definisi normatif atas masing-masing huruf dari frasa singkatan atau akronim ini.

  • Lesbian: perempuan yang memiliki ketertarikan emosional atau seksual kepada perempuan.
  • Gay: laki-laki yang memiliki ketertarikan emosional atau seksual kepada laki-laki.
  • Biseksual: orang yang memiliki ketertarikan kepada lebih dari satu gender.
  • Transgender: orang yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan ketika lahir.
  • Queer: istilah yang digunakan sebagian orang untuk menggambarkan identitas seksual atau gender di luar kategori konvensional.

Kita juga perlu memahami bahwa identitas gender dan orientasi seksual merupakan dua hal berbeda. Transgender, misalnya, tidak otomatis berarti homoseksual. Demikian pula, orientasi seksual seseorang tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana ia menjalani kehidupan seksualnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga membedakan identitas gender dari orientasi seksual. Dalam klasifikasi ICD-10 (sistem standar internasional untuk mengelompokkan berbagai jenis penyakit, cedera, gejala, dan kondisi kesehatan), WHO secara eksplisit menyatakan bahwa orientasi seksual dengan sendirinya tidak boleh dianggap sebagai gangguan kesehatan atau penyakit.

Oleh karena itu, menyamakan seluruh individu LGBTQ secara generalis dengan gambaran kaum Nabi Luth merupakan penyederhanaan yang patut kita renungkan dan kaji kembali.

Kisah kaum Nabi Luth adalah narasi keagamaan mengenai suatu masyarakat dan perilakunya. Sementara LGBTQ adalah kategori identitas dan pengalaman manusia yang sangat beragam. Keduanya tidak bisa begitu saja diperlakukan sebagai kategori yang identik.

Mendengarkan perspektif aktivis dan penyintas LGBTQ

Sebuah pembahasan keagamaan akan kehilangan kedalaman apabila hanya berbicara tentang LGBTQ berdasarkan teks dan asumsi orang-orang yang berada di luar kelompok tersebut. Kita perlu mendengarkan pengalaman mereka sendiri.

Para aktivis LGBTQ pada umumnya memperjuangkan beberapa hal berikut:

  • Hak untuk hidup tanpa kekerasan dan ancaman.
  • Perlindungan dari diskriminasi dalam pendidikan dan pekerjaan.
  • Akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan tidak menghakimi.
  • Kebebasan untuk menyampaikan identitas dan pengalaman hidup tanpa intimidasi.
  • Perlindungan dari pengusiran keluarga, persekusi, perundungan, dan kekerasan seksual.

Sementara itu, pengalaman penyintas LGBTQ sering kali memperlihatkan sisi kehidupan yang tidak terlihat dalam perdebatan teologis.

Ada orang yang mengalami penolakan keluarga setelah mengungkapkan orientasi seksualnya. Ada yang kehilangan pekerjaan, mengalami perundungan, dipaksa menjalani praktik perubahan orientasi, atau menjadi korban kekerasan. Ada pula yang hidup dalam kecemasan karena harus menyembunyikan identitasnya.

Pengalaman ini tidak boleh diabaikan hanya karena kita memiliki perbedaan pandangan agama.

Sebagai gambaran konkret, laporan Arus Pelangi bersama ASEAN SOGIE Caucus yang dipublikasikan pada Juni 2026 mendokumentasikan 94 kasus kekerasan terhadap kelompok LGBTQ di Indonesia selama 2024–2025, dengan 141 korban dan 238 bentuk kekerasan. Laporan tersebut mencakup persoalan kekerasan, serangan digital, eksklusi ekonomi, dan hambatan memperoleh keadilan.

Angka-angka tersebut tentu bukan gambaran seluruh pengalaman individu LGBTQ di Indonesia. Namun, cukup menjadi pengingat bahwa perdebatan mengenai seksualitas tidak boleh berhenti pada persoalan boleh atau tidak boleh menurut agama. Ada persoalan keselamatan dan kemanusiaan yang nyata.

Kita juga perlu mendengar kritik para aktivis terhadap sebagian komunitas agama: bahwa bahasa dosa, penyimpangan, dan penyakit terkadang digunakan bukan sekadar untuk menyampaikan keyakinan, tetapi untuk membenarkan penghinaan dan pengucilan. Kritik tersebut layak diperhatikan secara serius, sekalipun tidak berarti seluruh pandangan teologis mereka harus diterima oleh umat Islam.

Mendengarkan bukan berarti harus menyetujui seluruh pendapat. Menghormati bukan berarti harus menghilangkan keyakinan sendiri. Justru di situlah kedewasaan berdialog diuji.

Bagaimana perspektif Gerakan Ahmadiyah menyikapinya?

Menurut saya, ada beberapa prinsip dalam pemikiran dan tradisi intelektual Gerakan Ahmadiyah (Lahore) yang relevan untuk membangun sikap terhadap isu LGBTQ.

Pertama, mengedepankan akal dan pemahaman kontekstual terhadap Al-Qur’an Salah satu ciri penting pemikiran Maulana Muhammad Ali adalah upayanya memahami Al-Qur’an dengan pendekatan rasional, memperhatikan hubungan antarayat, dan menghindari pemahaman yang bertentangan dengan keseluruhan ajaran Al-Qur’an.

Pendekatan ini seharusnya juga diterapkan ketika membicarakan LGBTQ. Jangan mengambil satu ayat tentang kaum Nabi Luth, kemudian menjadikannya satu-satunya dasar untuk menilai seluruh kehidupan orang LGBTQ. Kita juga harus membaca ayat tersebut bersama ayat-ayat lain yang berbicara tentang keadilan, kasih sayang, persaudaraan, tanggung jawab moral, dan martabat manusia. Misalnya:

  • QS. Al-Hujurat 49:13 mengajarkan bahwa seluruh manusia berasal dari asal-usul kemanusiaan yang sama dan bahwa kemuliaan di hadapan Allah ditentukan oleh ketakwaan.
  • QS. Al-Isra 17:70 menyatakan bahwa Allah telah memuliakan anak-anak Adam, tanpa mengecualikan satu sama lain, apakah statusnya, suku bangsanya, tingkat pendidikannya, atau bahkan orientasi seksualnya.
  • QS. Al-Maidah 5:8 memerintahkan orang beriman agar tetap berlaku adil, sekalipun terhadap pihak yang tidak disukai.
  • QS. Al-An’am 6:164 menegaskan bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain.

Kedua, memisahkan penilaian moral dari perlakuan sosial. Ini merupakan prinsip yang sangat penting. Seorang Muslim boleh mempunyai keyakinan bahwa hubungan seksual tertentu tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Namun, keyakinan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi.

Ada perbedaan mendasar antara: tidak menyetujui suatu perilaku, membenci orang yang melakukan perilaku tersebut, dan merampas hak dan martabat orang tersebut. Ketiganya bukan hal yang sama.

Dalam perspektif Islam, seseorang tidak harus menyetujui seluruh pilihan hidup orang lain untuk tetap memperlakukannya secara adil. Bahkan, QS Al-Maidah 5:8 justru mengingatkan bahwa ketidaksukaan terhadap suatu kelompok tidak boleh mendorong seseorang untuk mengabaikan keadilan.

Bagi Gerakan Ahmadiyah, prinsip ini semestinya menjadi pegangan. Jangan sampai pembelaan terhadap ajaran agama justru melahirkan tindakan yang bertentangan dengan nilai keadilan yang diajarkan agama itu sendiri.

Ketiga, Tidak menjadikan agama sebagai alat persekusi. Gerakan Ahmadiyah memiliki pengalaman historis mengenai stigma, penolakan, dan diskriminasi karena perbedaan keyakinan. Pengalaman tersebut seharusnya menumbuhkan kepekaan terhadap penderitaan kelompok lain.

Ada pelajaran moral yang penting: orang yang pernah mengalami ketidakadilan seharusnya lebih peka terhadap ketidakadilan yang dialami orang lain.

Kita tentu tidak harus menyamakan pengalaman diskriminasi warga Ahmadiyah dengan pengalaman kelompok LGBTQ. Latar belakang dan bentuk persoalannya berbeda. Namun, prinsip kemanusiaan yang mendasarinya sama: tidak seorang pun pantas menjadi sasaran kekerasan hanya karena identitas atau keyakinannya.

Gerakan Ahmadiyah perlu menunjukkan bahwa pembelaan terhadap hak-hak kemanusiaan bukan monopoli kelompok tertentu. Keadilan harus berlaku universal.

Keempat, tidak memaksakan keseragaman kehidupan manusia. Manusia memiliki pengalaman, latar belakang, kondisi biologis, psikologis, dan sosial yang berbeda-beda. Tidak semua persoalan manusia dapat diselesaikan melalui penghakiman sederhana.

Dalam menghadapi individu LGBTQ, misalnya, kita perlu memahami perbedaan antara orientasi seksual, identitas gender, perilaku seksual, dan persoalan medis yang mungkin dialami seseorang.

Jangan sembarangan mendiagnosis orientasi seksual sebagai penyakit. Jangan pula menawarkan atau memaksakan terapi perubahan orientasi sebagai solusi keagamaan. Seseorang yang membutuhkan bantuan psikologis harus mendapatkan pertolongan profesional yang tidak menghakimi dan tidak melakukan kekerasan.

Sikap semacam ini tidak mengharuskan Gerakan Ahmadiyah meninggalkan keyakinan teologisnya. Justru hal itu menunjukkan bahwa agama dijalankan dengan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab.

Sikap proporsional yang sebaiknya dikembangkan

Berdasarkan uraian di atas, saya melihat ada enam sikap yang dapat menjadi pedoman bagi warga Gerakan Ahmadiyah dalam bersikap atas isu LGBTQ.

PersoalanSikap yang perlu dikembangkan
Keyakinan agamaTetap berpegang pada prinsip moral Al-Qur’an.                              
Perbedaan identitasTidak menghina atau merendahkan individu LGBTQ
Perilaku seksualMembahasnya secara argumentatif, bukan dengan kebencian
Kekerasan dan diskriminasiMenolak segala bentuk kekerasan dan perlakuan tidak adil
DialogBersedia mendengarkan pengalaman aktivis dan penyintas LGBTQ
PendidikanMengedepankan pengetahuan, penelitian, dan pemahaman yang tidak simplistik

Ada beberapa hal yang secara khusus perlu diperhatikan.

Pertama, jangan menjadikan LGBTQ sebagai musuh agama. Perbedaan pandangan mengenai seksualitas tidak boleh membuat kita kehilangan kemampuan melihat mereka sebagai sesama manusia.

Kedua, jangan menganggap semua orang LGBTQ memiliki kehidupan dan perilaku yang sama. Ada yang hidup dalam hubungan jangka panjang, ada yang tidak memiliki pasangan, ada yang sedang mencari pemahaman mengenai dirinya, dan ada pula yang memiliki pengalaman traumatis. Generalisasi hanya akan menghasilkan prasangka.

Ketiga, jangan membenarkan kekerasan atas nama amar makruf nahi mungkar. Amar makruf nahi mungkar harus dijalankan dengan ilmu, kebijaksanaan, dan cara yang baik. Bukan dengan intimidasi, persekusi, atau penghinaan.

Keempat, jangan menutup ruang dialog. Warga Ahmadiyah perlu bersedia mendengarkan pengalaman kelompok LGBTQ, termasuk kritik mereka terhadap cara sebagian umat Islam memperlakukan kelompok minoritas seksual dan gender.

Kelima, jangan mencampuradukkan perlindungan hak sipil dengan persetujuan teologis. Melindungi seseorang dari kekerasan, memastikan akses pendidikan, memberikan kesempatan bekerja, dan memperlakukan setiap orang secara adil tidak otomatis berarti menyetujui seluruh pandangan atau praktik seksualnya.

Keenam, jangan pula menjadikan hak asasi manusia sebagai alasan untuk melarang diskusi teologis. Kelompok LGBTQ berhak menyampaikan pengalaman dan memperjuangkan perlindungan dirinya. Sebaliknya, umat Islam juga berhak menjelaskan keyakinan agamanya secara damai dan bertanggung jawab. Keduanya perlu bertemu dalam ruang dialog yang setara.

Posisioning Gerakan Ahmadiyah: Teguh dalam Akidah, Adil dalam Kemanusiaan

Menurut saya, Gerakan Ahmadiyah perlu mengambil posisi yang jelas: teguh dalam prinsip keagamaan, tetapi tidak kompromi terhadap ketidakadilan dan kekerasan. Posisi ini penting karena ada dua kecenderungan ekstrem yang perlu dihindari.

Di satu sisi, ada kecenderungan sebagian kalangan agama yang menjadikan isu LGBTQ sebagai pembenaran untuk membenci, mengucilkan, dan mempersekusi manusia. Sikap ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemuliaan manusia dalam Al-Qur’an.

Di sisi lain, ada kecenderungan dalam sebagian perdebatan publik yang menganggap setiap perbedaan pandangan keagamaan sebagai bentuk kebencian atau diskriminasi. Padahal, seseorang dapat memiliki keyakinan moral tertentu tanpa harus melakukan kekerasan atau merampas hak orang lain.

Gerakan Ahmadiyah tidak perlu terjebak dalam dua kecenderungan tersebut. Kita bisa tetap mempertahankan pembacaan keagamaan mengenai kisah kaum Nabi Luth, sebagaimana bisa kita baca dalam tafsir MMA pada ayat-ayat yang di awal tulisan saya kutip, sembari mengakui bahwa persoalan LGBTQ kontemporer jauh lebih kompleks daripada sekadar mengidentifikasi seseorang dengan kaum Nabi Luth.

Kita juga perlu mengakui batas pemikiran MMA. Ia tidak secara khusus membahas seluruh kategori identitas LGBTQ modern. Karena itu, menggunakan tafsirnya untuk menjawab setiap persoalan kontemporer memerlukan penelitian dan pengembangan pemikiran lebih lanjut, bukan sekadar mengutip pendapat yang dianggap paling sesuai. Hal ini justru membuka kesempatan bagi tradisi intelektual Gerakan Ahmadiyah untuk melakukan ijtihad.

Ada satu pertanyaan mendasar yang layak direnungkan oleh warga Gerakan Ahmadiyah: Apakah keberhasilan kita dalam mempertahankan ajaran agama harus diukur dari seberapa keras kita menolak kelompok yang berbeda, atau dari seberapa mampu kita menghadirkan nilai-nilai Islam di tengah kehidupan manusia yang beragam?

Bagi saya, pertanyaan tersebut penting karena misi pembaharuan Islam yang kita warisi bukan sekadar membangun argumentasi untuk memenangkan perdebatan keagamaan. Lebih dari itu, pembaharuan harus menghadirkan Islam sebagai agama yang ramah dan damai, sekaligus juga adil dan rasional, serta membawa dampak kemaslahatan bagi seluruh manusia, tanpa membeda-bedakan identitasnya.

Kita boleh berbeda pandangan mengenai moralitas seksual. Kita boleh mempertahankan keyakinan bahwa perkawinan dalam ajaran Islam memiliki ketentuan tertentu. Namun, tidak ada alasan untuk menghilangkan hak seseorang untuk hidup aman, memperoleh pendidikan, bekerja, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan diperlakukan secara bermartabat.

Sebab, keadilan tidak boleh hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki pandangan dan identitas yang sama dengan kita.

Mungkin inilah salah satu ujian terbesar keberagamaan kita: mampukah kita tetap memegang teguh keyakinan tanpa kehilangan rasa kemanusiaan?

Bagi Gerakan Ahmadiyah, tantangannya bukan memilih antara agama dan kemanusiaan. Tantangannya adalah membuktikan bahwa pemahaman agama yang benar justru dapat melahirkan manusia yang lebih adil, lebih bijaksana, dan lebih menghargai sesamanya.[bas]

Yuk Bagikan Artikel Ini!

Comment here