Ulil Amri Bagian 2 — KH. S. Ali Yasir

Pada pembahasan bagian pertama, kita telah memahami bahwa konsep Ulil Amri (pemegang kekuasaan/otoritas) dalam Islam tidak lahir di ruang hampa. Ia adalah instrumen penting untuk menjaga ketertiban sosial dan menegakkan syariat. Namun, bagaimana batasan ketaatan kepada mereka? Apa yang terjadi jika terjadi benturan antara kebijakan penguasa dan prinsip keadilan?

Menelusuri pemikiran KH. S. Ali Yasir, seorang ulama yang dikenal jernih dan mendalam dalam membedah persoalan umat, kita akan menemukan pandangan yang berimbang (tawazun) antara kewajiban menjaga stabilitas negara dan kewajiban mengoreksi kekuasaan.

1. Dialektika Ketaatan: Bersyarat, Bukan Cek Kosong

Salah satu poin krusial yang sering ditekankan dalam kajian KH. S. Ali Yasir adalah pemaknaan Surat An-Nisa ayat 59. Perhatikan redaksi ayat berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu…”

Secara tata bahasa Al-Qur’an, kata “Ati’u” (taatilah) diulang ketika memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul, tetapi tidak diulang ketika menyebut Ulil Amri.

Dalam perspektif KH. S. Ali Yasir, ini adalah isyarat teologis yang sangat kuat:

• Ketaatan Mutlak: Hanya diberikan kepada Allah dan Rasul-Nya, karena syariat-Nya ma’shum (bebas dari kesalahan).

• Ketaatan Bersyarat: Ketaatan kepada Ulil Amri bersifat bersandar (tabi’) pada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jika pemegang kekuasaan memerintahkan kemaksiatan atau kezaliman yang nyata, maka gugurlah kewajiban taat tersebut.

Pesan Kunci: “Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq (Sang Pencipta).”

2. Ulil Amri dan Konsep “Syura” (Musyawarah)

KH. S. Ali Yasir sering mengingatkan bahwa Ulil Amri yang ideal tidak bertindak otoriter. Legitimasi kekuasaan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan komitmen mereka terhadap Syura (musyawarah).

Dalam mengelola negara atau komunitas, Ulil Amri wajib mendengarkan suara ahli hikmah, ulama, dan representasi rakyat (Ahlul Halli wal ‘Aqdi). Kekuasaan yang sehat adalah kekuasaan yang membuka ruang dialog, bukan yang membungkam kritik. Kritik yang konstruktif bukanlah pemberontakan (bhughat), melainkan bentuk kecintaan rakyat agar pemimpinnya tidak tergelincir. slot gacor maxwin

3. Menghadapi Pemimpin yang Zalim: Jalur Ishlah (Perbaikan)

Bagaimana jika Ulil Amri bertindak tidak adil? Di sinilah kedewasaan fikih KH. S. Ali Yasir terlihat. Beliau tidak terjebak pada dua kutub ekstrem:

1. Ekstrem Kiri (Anarkisme/Pemberontakan): Menolak opsi kudeta atau pemberontakan bersenjata yang hanya akan melahirkan pertumpahan darah dan kekacauan (fitnah) yang lebih besar bagi umat.

2. Ekstrem Kanan (Ketaatan Buta): Menolak sikap diam dan memaklumi segala bentuk kezaliman penguasa.

Jalan yang ditawarkan adalah Ishlah (Perbaikan) secara Konstitusional dan Akhloki. Mengoreksi Ulil Amri harus dilakukan dengan cara:

• Kalimatun Haqqin: Menyampaikan kebenaran dengan argumen yang kokoh, santun, dan tidak provokatif.

• Nasihat yang Tulus: Menyampaikan masukan melalui jalur-jalur yang bermartabat, bukan demi panggung politik atau popularitas diri.

Kesimpulan: Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Melalui pemikiran KH. S. Ali Yasir di bagian kedua ini, kita diajak untuk melihat hubungan antara rakyat dan Ulil Amri sebagai hubungan timbal balik yang berbasis takwa.

Rakyat wajib menjaga wibawa pemerintah dan mematuhi aturan hukum demi kemaslahatan bersama (taat hukum, bayar pajak, menjaga perdamaian). Di sisi lain, Ulil Amri wajib menunaikan amanah dengan menegakkan keadilan sosial, melindungi yang lemah, dan menaruh takut hanya kepada Allah SWT.

Ketika kedua belah pihak memahami porsinya masing-masing, maka tatanan masyarakat yang Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghofur (negeri yang baik, aman, dan penuh ampunan Tuhan) bukan lagi sekadar impian. situs slot gacor

Semoga ulasan ini memperkaya cakrawala pemikiran kita dalam beragama dan bernegara, meneruskan estafet keilmuan yang telah dirintis oleh para guru kita, termasuk KH. S. Ali Yasir.