facebooklikebutton.co

Introduksi

JIKALAU AHMADIYAH DIIDENTIKKAN dengan pengakuan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan sekaligus penerima wahyu kenabian, maka secara faktual Gerakan Ahmadiyah Indoneia (GAI) berada di luar itu. Perihal ini, antara lain, sudah dinyatakan sejak awal GAI didirikan. Dalam Anggaran Dasar (Qanun Asasi) GAI, yang juga dimuat dalam Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 28/11 1986 No. 95, dinyatakan demikian:

“bahwa sesungguhnya Islam adalah Agama yang sempurna dan benar menurut pandangan Allah dan merupakan Agama para Nabi Allah, yang mengajarkan Ke-Esaan Allah. Bahwa Al-Qur’an adalah Kitab Suci yang paling sempurna, lengkap dan terakhir, sebagai petunjuk bagi umat manusia, selalu terjaga kesucian dan kemurniannya. Bahwa Nabi Muhammad saw. adalah Utusan Allah, Nabi Terakhir, tak ada lagi Nabi sesudah beliau, baik Nabi lama maupun baru, dan contoh terbaik bagi kehidupan manusia yang wajib diikuti ….” (Muqadimah Anggaran Dasar GAI).

Sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Qanun Asasi, penggunaan kata Ahmadiyah sebagai nama organisasi ini tidak lain kecuali atas alasan bahwa nama itu dimaksudkan sebagai orientasi gerakan dakwah Islam yang bertumpu pada pembangunan dan atau pembentukan citra diri. Citra diri yang dimaksud adalah citra diri yang teraktualisasi dari sifat Ahmad, salah satu nama Nabi Muhammad saw. yang tersebut dalam Q.S. 61:6, yang mengandung aspek jamaliyah, yakni keindahan, keelokan, kehalusan, dan keluhuran budi pekerti. Implementasinya, gerakan dakwah Islam Gerakan Ahmadiyah Indonesia bersendikan pada: (1) kekuatan ilmu, (2) kekuatan bayyinah (tanda bukti, burhan atau argumentasi), (3) kekuatan taqwa (berbakti dan keteguhan iman), (4) kekuatan ruhani (yakni percaya akan pertolongan Allah).

GAI adalah organisasi mandiri (independen), tidak berafiliasi dan tidak ada hubungan organisatoris maupun struktural dengan organisasi apa pun dan di mana pun (Ayat 3 Pasal 6 AD GAI). GAI berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub di dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4 AD GAI). GAI bertujuan untuk menegakkan kedaulatan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, agar umat Indonesia mencapai keadaan jiwa (state of mind) atau kehidupan batin (inner life) yang disebut salam (damai) (Pasal 5 AD GAI), dengan berpegang teguh kepada:

  1. Al-Qur’an, Firman Allah, Kitab Suci terakhir dan sempurna, petunjuk hidup bagi manusia;
  2. Sunnah Nabi, dengan keyakinan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah Nabi Utusan Allah, Nabi terakhir yang sesudah beliau tidak akan datang Nabi lagi, baik Nabi lama maupun Nabi baru;
  3. Tuntunan Mujaddid … dan bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah Mujaddid abad ke-14 H.

Salah satu misi GAI adalah menegakkan aqidah Islam dalam hal berakhirnya kenabian pada diri Rasulullah Muhammad saw., sekaligus menjunjung tinggi Sabda beliau yang menyatakan bahwa Allah berjanji akan mengutus pada tiap-tiap permulaan abad orang yang akan melakukan tajdid dalam agama Islam (Hadits Riwayat Abi Daud yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah). Salah seorang mujaddid dari sekian banyak mujaddid itu, menurut keyakinan GAI, adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908).

GAI didirikan pada tanggal 28 September 1928 dan mendapat pengakuan sebagai badan hukum dengan Keputusan Pemerintah, atau Gouvernements Besluit, tanggal 4 April 1930 No. 1x (Extra bijvoegel Jav. Courant 22 April 1930 No. 32), kemudian terdaftar di Departemen Agama RI Tanggal 27 Desember 1963 Nomor 18/II, dan termuat dalam Berita Negara pada lampiran No. 35 yang diumumkan pada tanggal 28 November 1986 Nomor 95 sebagai organisasi kemasyarakatan-keagamaan (Islam).

Departemen Agama RI, melalui surat tertanggal 21 Februari 1966 Nomor L-I/3/I/368/66, menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan GAI dalam bidang kepentingan bersama atau salah satu pihaknya secara temporal, tanpa ikatan khusus, dan kontinyu. Dalam hal kerjasama GAI-Depag RI sejauh ini terjalin dengan baik. Hal ini sekurang-kurangnya tampak dalam kenyataan bahwa:

  1. Penerbitan Terjemah dan Tafsir Qur’an Suci dalam bahasa Jawa (terjemahan dari The Holy Qur’an karya Maulana Muhammad Ali) mendapat izin dari Menteri Agama RI No. D 26/Q.I. tanggal 3 Oktober 1958 dan izin pentashihan Kementerian Agama R.I. No. A/O/IV/3602 tanggal 13 Maret 1959;
  2. Penerbitan Terjemah dan Tafsir Qur’an Suci dalam bahasa Indonesia mendapat izin dari Departemen Agama R.I. No. Sd/Lega/II-d/82/71 tanggal 2 Juli 1971;
  3. Penerbitan buku terjemahan Islamologi (Dinul Islam) bahkan diberi kata sambutan dari Departemen Agama RI, yang ditandatangani oleh Sekjen Depag RI tanggal 24 Mei 1976

Pandangan GAI terhadap Ahmadiyah Lahore
Ahmadiyah Lahore, atau lebih lengkapnya Ahmadiyya Anjuman Isha’ati Islam Lahore (AAIIL), dalam perspektif sejarah GAI, kelahirannya dilatari oleh penentangan Maulana Muhammad Ali dan kawan-kawannya atas adanya pendapat dan atau klaim dari sebagian pengikut Ahmadiyah bahwa:

  1. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi
  2. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah Ahmad yang dinubuatkan dalam QS 61:6
  3. Umat Islam yang tidak berbai’at kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, sekalipun tidak pernah mendengar nama beliau, dihukumi kafir dan keluar dari Islam.[1]

Atas dasar penentangannya itu, Maulana Muhammad Ali dan kawan-kawannya, keluar dari Shadr Anjuman Ahmadiyah yang pada saat itu dipimpin oleh Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, kemudian mendirikan organisasi yang sama sekali baru, yakni AAIIL sebagaimana tersebut sebelumnya.

Sejumlah pihak menduga, atau bahkan menuduh, bahwa Maulana Muhammad Ali sebelum tahun 1914 juga mempercayai Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Dalam perspektif GAI hal sedemikian itu tidak benar adanya. Meski demikian, jika memang terbukti benar demikian adanya, maka hal itu menjadi tanggung jawab Maulana Muhammad Ali secara pribadi, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan GAI. GAI sendiri dalam hal ini tetap pada pendirian bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah bukan nabi.

GAI memang mengakomodasi, atau bahkan boleh dibilang mengusung, ide-ide kegamaan Ahmadiyah Lahore. Tetapi tentu saja tidak sepenuhnya seluruh ide-ide keagamaan Ahmadiyah Lahore itu diakomodir dan atau diusung oleh GAI. Raden Ngabehi Haji Minhadjdjoerrahman Djojosoegito, yang boleh dibilang sebagai tokoh sentral pendiri GAI, mengibaratkan Ahmadiyah Lahore sebagai buah mangga, sementara GAI sekedar mengambil pelok-nya (pelok = biji) belaka, yang ditanam di Indonesia, tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi kondisi tanah dan iklim Indonesia, sehingga akhirnya diharapkan dapat berbuah sesuai dengan cita rasa Indonesia.

GAI adalah gerakan keagamaan yang independen, yang secara organisatoris maupun struktural tidak berkaitan dengan organisasi Ahmadiyah Lahore di manapun. Hubungan antara GAI dan organisasi Ahmadiyah Lahore yang ada di berbagai negara, tidak lebih dari hubungan ideologis semata, dalam arti memiliki semangat visi dan misi dakwah Islam yang serupa. Meskipun demikian, hubungan ideologis antara GAI dengan Ahmadiyah Lahore itu relatif bersifat longgar, meskipun tidak bisa disebut sebagai samar-samar.

Pandangan GAI terhadap Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
Dalam bersikap terhadap segala perkara agama Islam, GAI mustahil mengingkari dua dalil yang paling otoritatif (al-adillatu-l qath’iyyah), yakni Al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw. Dengan berpedoman pada Q.S. 33:40 dan sejumlah Hadits Nabi saw. yang menyatakan bahwa sesudah Beliau saw. tidak ada Nabi lagi, maka setiap klaim kenabian sesudah Nabi Muhammad saw. kami tolak. Dan dalam hal ini, GAI berkeyakinan sepenuhnya bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tidak pernah mengklaim dirinya sebagai nabi. Akan tetapi, jika pun memang benar adanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mengklaim dirinya sebagai nabi, maka GAI tetap menolaknya.

GAI menghormati Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai salah seorang mujaddid, sebagaimana penghormatan yang serupa diberikan pula kepada mujaddid-mujaddid lain, seperti misalnya Imam Syafi’i, Imam Hambali, Imam Abu-l Hasan Al-Asy’ari, dll. Faktanya, sebagian besar warga GAI adalah pengikut mujaddid Imam Syafi’i, terutama dalam hal fiqhiyah. Warga GAI juga pengikut Imam Abu-l Hasan Al-Asy’ari, terutama dalam aspek aqidah; dan lain-lain. Di samping itu, warga GAI adalah juga pengikut Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, terutama dalam aspek penyiaran dan pembelaan Islam.

Berkenaan dengan aspek penyiaran dan pembelaan Islam itu, GAI mengakui pula bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai Almasih dan Mahdi yang dijanjikan. Pengakuan itu pun harus dipahami dalam kaitannya dengan pembabaran dari fungsi dan peran kemujaddidan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yang erat hubungannya dengan konteks syiar Islam, yang berlaku bagi intern umat agama Islam maupun antar umat agama lainnya.

Seseorang yang bukan nabi tidaklah mendapat jaminan “tidak salah” dalam upaya ijtihadnya terhadap masalah keagamaan. Oleh karenanya, kemungkinan terjadi kesalahan dalam upaya ijtihad, entah fatal atau tidak, adalah sesuatu yang wajar. Hal seperti itu bukan mustahil terjadi pula pada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Sebagai seorang yang bukan nabi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sangat mungkin melakukan kesalahan atau kekeliruan ijtihad dalam upayanya memahami dan memberikan pemahaman mengenai hal-ihwal agama Islam. Harus diakui, banyak hal dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang tidak bisa dipahami atau belum bisa dipahami oleh banyak warga GAI sendiri, terutama dalam hal-hal yang bersifat sufistik-spiritualistik. Ketidakpahaman atau kebelumpahaman itu boleh jadi disebabkan oleh karena berbagai faktor, mungkin persoalan konteks waktu, keadaan, tingkatan spiritualitas, dll.

Dalam menyikapi hal-hal seperti ini, GAI lebih senang untuk kembali kepada dalil-dalil yang qath’i, yang secara umum dipahami, atau dijalankan, oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia. Dan pada kenyataannya, sikap sedemikian ini membuat warga GAI, sejauh ini, tidak satu pun yang teralienasi dan apalagi bersikap eksklusif dalam hal praktik-praktik keagamaan (baik ubudiyah maupun muamalah), karena memang tidak ada perbedaan sedikit pun dengan praktik keagamaan mayoritas umat Islam di Indonesia. Sikap semacam itu juga berlaku dalam hubungan sosialnya dengan siapa pun dan di mana pun.

Sikap GAI
Terhadap sejumah hal, sikap GAI telah dirumuskan dalam Kongres III tahun 1932 di Purwokerto. Terkait dengan Ahmadiyah Qadiyan, yang di Indonesia bernama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), misalnya, dalam butir ke-6 dari rumusan sikap tersebut, GAI tidak bertanggung jawab atas segala hal ihwal yang berkenaan dengannya. Dengan demikian, secara struktural organisatoris maupun ideologis, GAI tidak memiliki hubungan sama sekali dengan JAI.

Sedangkan sikap GAI terhadap siyasah (politik), antara lain dirumuskan, “G.A. menurut wet (oendang-oendang) negeri tempat G.A. tinggal, dengan berpegangan sembojan: “La tha’ata li machloeqin fi ma’siatillah” (Tiada ta’at kepada machloek dalam hal ma’siat kepada Allah) (butir 2). Dalam hal yang terakhir ini, GAI taat kepada pemerintah yang sah dan undang-undang yang berlaku di negara Pancasila ini. Hal ini terbukti oleh adanya kenyataan, di antaranya, pada muktamar tahun 1947 di Purwokerto, salah satu keputusan pentingnya ialah menerima Pancasila sebagai dasar dan falsafah NKRI, meskipun secara eksplisit baru tertulis dalam Anggaran Dasarnya dalam keputusan muktamar tahun 1984 di Yogyakarta.

Akhir-akhir ini sejumlah ormas menuntut pelarangan atau pembubaran Ahmadiyah. Jika tuntutan itu merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Ahmadiyah (tahun 1980 dan 2005), maka lembaga yang mewadahi beragam ulama tersebut tidak menyebut Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) sebagai yang dimaksud, atau yang dituju, oleh fatwa itu. SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah juga sama sekali tidak ditujukan kepada GAI. Demikian juga Instruksi Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2011 tertanggal 16 Februari 2011 yang baru lalu, yang terkait dengan masalah Ahmadiyah, tidak sekalipun dapat dimaknai sebagai ditujukan kepada GAI. Bahkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Agama Muhammad Maftuh Basuni dan Surya Darma Ali di berbagai media akhir-akhir ini secara jelas mengisyaratkan bahwa GAI, atau yang lebih populer dengan nama Ahmadiyah Lahore, tidak bermasalah.[]



[1] Aina Shadaqat, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, hal. 35